Mardiono Tegaskan Putusan MK Tidak Mengubah Sistem Pilkada Langsung

MATARAM — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemilihan kepala daerah tidak mengubah ketentuan yang berlaku, yakni pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan Mardiono di sela kunjungan kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, menanggapi putusan MK yang memastikan mekanisme pilkada langsung tetap konstitusional.

Menurut Mardiono, putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, hingga partai politik peserta pilkada. Dengan adanya keputusan itu, kata dia, tidak ada lagi ruang perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Tanah Air.

“Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas, tidak ada yang berubah. Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan rakyat yang menentukan pilihannya sendiri,” ujar Mardiono.

Kepastian Hukum bagi Penyelenggara Pilkada

Mardiono menyatakan, kepastian hukum ini penting karena tahapan pilkada serentak membutuhkan persiapan panjang, baik dari sisi anggaran, logistik, maupun rekrutmen penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya di daerah, lanjutnya, dapat bekerja dengan tenang tanpa dihantui ketidakpastian mengenai kemungkinan perubahan sistem pemilihan.

Ia menambahkan, semua pihak wajib menindaklanjuti putusan MK karena lembaga tersebut merupakan penafsir akhir konstitusi. Keputusan MK bersifat final dan mengikat sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan pilkada harus tunduk pada putusan itu.

“Apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan. Partai politik, pemerintah, dan penyelenggara pemilu tinggal menyesuaikan langkah masing-masing,” kata dia.

PPP Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Mardiono menegaskan PPP sejak awal konsisten mendukung pilkada langsung karena sistem itu dinilai paling mencerminkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut partainya telah membahas persoalan ini dalam Rapat Koordinasi bersama pengurus daerah dan menyimpulkan bahwa pilkada langsung merupakan pilihan terbaik bagi konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Sikap tersebut, lanjutnya, juga dibawa oleh Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap pembahasan peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, konsistensi sikap partai menjadi penting agar publik tidak bingung oleh perbedaan pendapat yang berkembang di ruang publik.

Polemik Wacana Pilkada Melalui DPRD

Sebelum putusan MK keluar, sempat berkembang wacana di sejumlah kalangan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan efisiensi anggaran dan mengurangi politik biaya tinggi. Wacana itu memicu perdebatan publik karena sebagian pihak menilai pemilihan melalui DPRD berpotensi mengurangi keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.

Mardiono menilai perdebatan semacam itu wajar dalam alam demokrasi. Namun, dengan adanya putusan MK, ia meminta semua pihak mengakhiri polemik dan fokus menyukseskan penyelenggaraan pilkada sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan UU.

“Perbedaan pendapat itu biasa dalam demokrasi, tetapi begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan, semua harus kembali pada koridor hukum. Energi kita lebih baik diarahkan untuk memastikan pilkada berjalan jujur, adil, dan berkualitas,” ucapnya.

Persiapan PPP Menghadapi Pilkada

Terkait kesiapan partainya, Mardiono menyatakan PPP telah memetakan sejumlah daerah yang menjadi prioritas pemenangan. Partai berlambang Ka'bah itu tengah menjaring calon kepala daerah, baik dari kader internal maupun tokoh eksternal yang dinilai memiliki elektabilitas serta rekam jejak yang baik di mata publik.

Menurutnya, mekanisme penjaringan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pengurus wilayah serta cabang. Hasil penjaringan kemudian dibawa ke Rapat Pleno pengurus pusat sebelum keputusan akhir mengenai pasangan calon yang diusung ditetapkan secara resmi oleh partai.

Mardiono juga meminta seluruh kader di daerah menjaga soliditas dan tidak terjebak pada manuver politik yang kontraproduktif. Ia berharap pilkada langsung yang digelar berdasarkan UU dan putusan MK dapat menghasilkan pemimpin daerah yang amanah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kader PPP di seluruh daerah harus solid dan fokus bekerja untuk rakyat. Pilkada adalah momentum membuktikan bahwa partai ini hadir memperjuangkan aspirasi umat,” kata Mardiono menegaskan.