Kampung Montor — Petani Keluhkan Harga Pupuk Rp350 Ribu per Kuintal

Di tengah musim tanam yang seharusnya menjadi momen penuh harapan, ratusan petani di Kampung Montor, Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, justru diselimuti keprihatinan yang mendalam. Mereka tidak lagi berbicara tentang prediksi cuaca atau perkiraan hasil panen, melainkan sebuah beban baru yang terus menggerus semangat bertani: harga pupuk yang melambung tinggi hingga mencapai Rp350.000 per kuintal. Angka tersebut bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan lonjakan yang dinilai mencekik, terutama bagi petani gurem yang mengandalkan seperempat hektar lahan untuk menyambung hidup keluarganya. Udara pagi di persawahan Kampung Montor kini terasa lebih berat, seiring dengan keyakinan para petani yang mulai goyah akan masa depan pertanian mereka.

Kondisi ini semakin pelik ketika para petani menyadari bahwa harga yang harus mereka bayar jauh melampaui ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi normal, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis pupuk tertentu seharusnya tidak sampai separuh dari angka yang kini dipatok oleh para pengecer. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Harga pupuk di Kampung Montor telah menembus dua kali lipat dari batas HET yang ditetapkan pemerintah, menciptakan jurang pembiayaan yang sulit dijangkau oleh kalangan petani kecil. Dengan kondisi demikian, banyak dari mereka yang terpaksa memutar otak, mengurangi dosis pupuk, atau bahkan meminjam uang ke rentenir demi bisa menanam pada musim ini. Tak ada pilihan lain, sebab menunda tanam sama artinya dengan memutus mata pencaharian selama berbulan-bulan.

Harga Pupuk Melonjak Jauh dari Jangkauan

Mengutip pengakuan warga setempat, lonjakan harga pupuk bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai permasalahan rantai distribusi yang tak kunjung tertangani. Petani yang datang ke kios pengecer di pasar terdekat harus rela menerima kenyataan pahit bahwa harga per kuintal untuk pupuk ureum atau NPK kini bertengger di kisaran Rp350.000, angka yang dianggap sangat memberatkan. Padahal, dengan luasan lahan rata-rata yang tidak lebih dari setengah hektar, kebutuhan pupuk bisa mencapai beberapa kuintal dalam satu siklus tanam. Artinya, modal yang harus dikeluarkan hanya untuk pupuk saja sudah menyedot jutaan rupiah, belum termasuk biaya bibit, sewa traktor, dan tenaga kerja. Bagi petani yang mengandalkan kas hasil panen sebelumnya, kondisi ini seperti jerat yang semakin mengencang.

Tidak hanya sekadar mengeluh, para petani juga mulai membandingkan kondisi sekarang dengan beberapa tahun lalu ketika harga pupuk masih terjangkau dan subsidi dari pemerintah masih terasa langsung di tingkat akar rumput. Saat ini, mereka merasa seperti berada dalam situasi terjepit: di satu sisi harga jual gabah di tingkat petani stagnan, di sisi lain biaya produksi meroket tak terkendali. Kecemasan ini bukan lagi soal untung atau rugi, melainkan soal bertahan hidup di atas lahan yang semakin tidak ramah bagi petani kecil. Ketika pupuk menjadi barang mewah, maka jalan menuju ketahanan pangan desa pun menjadi semakin terjal.

Suara Petani: Untung Tak Seberapa, Risiko Makin Besar

Dari balik gubuk sederhana di tepi sawah, seorang petani yang telah menggarap lahan warisan keluarganya selama lebih dari dua dekade bercerita dengan nada suara bergetar. Ia menyatakan bahwa kenaikan harga pupuk telah mengubah seluruh perencanaan musim tanamnya. Yang dulu cukup dengan modal tabungan sederhana, kini harus berhutang ke tengkulak dengan bunga tinggi. Ketidakpastian ini, menurutnya, adalah beban psikologis yang tak kalah berat dari beban fisik membajak sawah.

"Kami sudah menghitung-hitung berkali-kali. Kalau pupuk seharga ini, modal habis hanya untuk beli pupuk saja. Belum lagi ongkos tenaga dan obat-obatan. Kalau cuaca tidak bersahabat dan hama menyerang, rugi bandar sudah pasti. Kami hanya petani kecil, bukan pengusaha besar yang punya cadangan modal. Pemerintah harus turun tangan, jangan biarkan kami mati pelan-pelan di lahan sendiri," ujar Sutarjo (52), petani asal Kampung Montor.

Ucapan Sutarjo seolah menjadi representasi dari suara ratusan petani lainnya di Kampung Montor yang merasakan getaran yang sama. Mereka bukanlah kalangan yang menuntut kemakmuran instan, melainkan sekadar meminta keadilan dalam harga dan ketersediaan pupuk yang menjadi napas utama pertanian. Bagaimana mungkin para penjaga lahan di negeri agraris ini justru terpinggirkan oleh harga input produksi yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama?

Dampak pada Siklus Pertanian dan Ketahanan Pangan

Keluhan dari Kampung Montor bukanlah kasus terisolasi yang bisa disepelekan. Jika pola kenaikan harga pupuk ini dibiarkan terus berlanjut tanpa intervensi tegas, maka bukan tidak mungkin akan terjadi pengurangan luas tanam di tingkat lokal. Para petani yang sudah frustasi bisa memilih untuk menganggurkan lahannya atau beralih ke pekerjaan informal lainnya yang dianggap lebih menjanjikan secara finansial. Akibatnya, produktivitas pertanian di Kecamatan Cigeulis bisa mengalami penurunan signifikan pada musim panen mendatang. Padahal, kestabilan produksi pangan di daerah pedesaan menjadi salah satu pilar penting ketahanan pangan nasional.

Lebih jauh lagi, praktik mengurangi dosis pupuk akibat keterbatasan modal akan berdampak langsung pada kualitas hasil panen. Tanaman yang kurang nutrisi tentu saja tidak bisa tumbuh optimal, dan pada gilirannya akan menurunkan pendapatan petani secara drastis. Gerbang kemiskinan yang telah berhasil sedikit terbuka bagi petani berisiko tertutup kembali oleh tekanan ekonomi yang tak terduga. Di sinilah letak urgensi penanganan: bukan hanya soal subsidi, tetapi juga soal keberpihakan pada sistem distribusi yang transparan dan bebas praktik monopoli oleh oknum tertentu.

Selisih Harga dan Harapan Penanganan Pemerintah

Fakta bahwa harga di kios pengecer bisa mencapai dua kali lipat dari HET menunjukkan adanya kebocoran serius dalam rantai pasok pupuk bersubsidi. Para petani di Kampung Montor berharap, pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar mengeluarkan regulasi di atas kertas, melainkan benar-benar menurunkan tim monitoring ke lapangan. Mereka meminta adanya operasi pasar, pengawasan ketat terhadap pengecer, dan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang memainkan harga di luar ketentuan. Transparansi dalam alok