Irsyad Al Ghifari Perkuat Komunikasi Kebijakan Publik di Sektor Keuangan

Di tengah dinamika kebijakan publik yang kian kompleks, hadir sosok Irsyad Al Ghifari, S.E., M.I.Kom, seorang praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan yang konsisten mendorong transparansi serta akuntabilitas di Indonesia. Dengan latar belakang akademis ganda—ekonomi dan komunikasi—ia berhasil menjembatani dua dunia yang kerap berjalan sendiri-sendiri. Bagi Irsyad, komunikasi bukan sekadar pelengkap; ia adalah roh dari setiap kebijakan yang ingin diterima publik.

Latar Belakang dan Perjalanan Karier

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) menjadi fondasi awal Irsyad dalam memahami seluk-beluk keuangan, baik di level korporasi maupun negara. Namun hasratnya untuk menyampaikan gagasan secara efektif membawanya menempuh Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) di salah satu universitas terkemuka. Kombinasi langka inilah yang membuatnya berbeda: ia mampu membaca angka, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam narasi yang mudah dicerna oleh masyarakat awam.

Kariernya terbentang dari dunia perbankan, lembaga konsultan kebijakan, hingga beberapa badan publik. Di setiap pos, Irsyad selalu menyisipkan pendekatan komunikasi strategis, terutama saat merancang program yang berkaitan dengan keuangan negara, perpajakan, atau subsidi. Menurut sejumlah rekan sejawatnya, ia dikenal sebagai sosok yang detail namun mampu melihat gambaran besar—kemampuan langka dalam birokrasi yang kerap tersekat.

Mengapa Komunikasi Kebijakan Publik Itu Krusial?

Sering kali kebijakan yang telah dirancang dengan matang secara teknis justru gagal di lapangan, bukan karena substansinya lemah, melainkan karena gagal dikomunikasikan. Irsyad menyebut ini sebagai "defisit kepercayaan struktural"—sebuah kondisi di mana publik tidak merasa dilibatkan, sehingga resistensi tumbuh.

"Kebijakan publik yang tidak dikomunikasikan dengan baik ibarat bangunan megah tanpa pintu. Masyarakat hanya melihat, tapi tidak bisa masuk dan merasakan manfaatnya,"

Bagi Irsyad, komunikasi kebijakan publik memiliki tiga pilar: informasi yang akurat, partisipasi bermakna, dan akses yang setara. Ketiganya harus berjalan simultan, terutama di sektor keuangan yang rentan terhadap isu moral hazard dan asymmetric information. Ia sering mengutip data bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia yang baru mencapai 49,68% (OJK, 2022) menunjukkan betapa besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan.

Strategi Komunikasi di Ranah Keuangan

Salah satu pendekatan yang diusung Irsyad adalah plain language movement—gerakan untuk menyederhanakan istilah-istilah teknis dalam laporan keuangan pemerintah agar mudah dipahami publik. "Mengapa laporan APBN harus setebal ribuan halaman dengan istilah yang asing? Kita perlu versi ringkas yang bisa dibaca pemilik warung kopi," cetusnya. Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi dua arah, bukan sekadar papan pengumuman digital.

Dalam praktiknya, ia kerap memadukan data kuantitatif dengan pendekatan storytelling. Sebagai contoh, alih-alih menyajikan angka inflasi dalam bentuk persentase kering, ia merangkainya dalam kisah soal harga cabai di pasar tradisional yang berdampak langsung ke dapur rumah tangga. Teknik ini, menurutnya, membantu publik merasakan urgensi tanpa harus membaca tabel statistik yang rumit.

Membandingkan Komunikasi Korporasi dan Kebijakan Publik

Meski sama-sama memerlukan strategi komunikasi, Irsyad menekankan perbedaan mendasar antara keduanya. Berikut perbandingan sederhana yang ia rangkum:

Berdasarkan pengalamannya bekerja di dua sektor tersebut, Irsyad menyimpulkan bahwa komunikasi kebijakan publik menuntut sense of urgency yang setara dengan penanganan krisis korporasi, tetapi dengan spektrum dampak yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar setiap kementerian/lembaga memiliki unit komunikasi publik yang solid, tidak sekadar humas protokoler.

Harapan ke Depan

Irsyad Al Ghifari percaya bahwa transformasi komunikasi kebijakan publik di Indonesia masih panjang, namun bukan tak mungkin. Ia menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan media massa untuk membentuk ekosistem informasi yang sehat. "Jika rakyat paham, mereka akan mendukung. Jika mereka tidak paham, jangan heran jika kecurigaan yang tumbuh," tegasnya.

Sosok seperti Irsyad menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan, perlu ada jembatan komunikasi yang kokoh. Dalam era di mana hoaks menyebar lebih cepat dari fakta, kehadiran praktisi yang mampu menjembatani logika keuangan dan nurani publik adalah kebutuhan yang semakin mendesak.