Fintech Dorong Inklusi Keuangan Indonesia Capai 88,7%

JAKARTA — Perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia terus menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional. Berdasarkan data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2024, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 88,7%, naik dari 85,1% pada tahun sebelumnya. Capaian ini tidak terlepas dari peran fintech yang memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah terpencil.

Pertumbuhan Fintech dan Dampaknya pada Akses Keuangan

Hingga akhir triwulan III 2024, OJK mencatat terdapat 158 perusahaan fintech lending berizin, dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp 265,7 triliun. Angka ini tumbuh 22,4% secara tahunan. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Hasan Fauzi, fintech menjadi katalis utama dalam menjangkau masyarakat unbanked. "Lebih dari 60% peminjam fintech adalah masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan formal," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Selain pinjaman, fintech juga berkembang di sektor pembayaran digital. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan transaksi uang elektronik pada Agustus 2024 mencapai Rp 48,2 triliun, meningkat 34,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh penetrasi smartphone dan kemudahan penggunaan aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana.

Tantangan Regulasi dan Literasi Keuangan

Meski membawa dampak positif, perkembangan fintech juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan literasi keuangan. OJK mencatat jumlah pengaduan terkait fintech lending pada 2024 mencapai 12.450 kasus, didominasi oleh masalah penagihan dan bunga tinggi. Untuk mengatasi hal ini, OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) gencar mengedukasi masyarakat melalui program literasi keuangan digital.

"Kami targetkan 80% pengguna fintech paham akan risiko dan haknya pada 2025. Edukasi dilakukan melalui aplikasi, webinar, dan kerja sama dengan pemerintah daerah," jelas Hasan. Selain itu, OJK juga memperketat aturan mengenai batas maksimum bunga pinjaman fintech menjadi 0,3% per hari untuk pinjaman jangka pendek, efektif mulai Januari 2025.

Prospek Inklusi Keuangan Melalui Fintech

Ke depan, integrasi fintech dengan ekosistem digital lain seperti e-commerce, pertanian, dan UMKM diperkirakan akan semakin memperkuat inklusi keuangan. Survei Bank Dunia tahun 2024 menunjukkan bahwa 78% UMKM di Indonesia sudah menggunakan layanan fintech untuk pembayaran atau modal kerja. Pemerintah pun mendorong sinergi antara fintech dan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato di acara Fintech Summit 2024 menyatakan, "Fintech bukan hanya alat, tetapi juga jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Target kami, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 90% pada akhir 2025." Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan peningkatan literasi, fintech diyakini akan terus menjadi motor utama inklusi keuangan di Indonesia.