Burnham Beri Wali Kota Kewenangan Baru Putuskan Proyek Pembangunan Besar

London, Inggris – Andy Burnham akan memberikan kewenangan baru kepada para wali kota untuk mengambil alih keputusan perencanaan lokal dan menyetujui langsung proyek pembangunan berskala besar. Rencana tersebut dijadwalkan dipresentasikan pekan ini dan disebut sebagai langkah besar dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan di Inggris.

Berdasarkan proposal yang disusun, wali kota akan memiliki hak untuk "memanggil masuk" (call in) keputusan perencanaan yang sebelumnya menjadi domain dewan lokal atau councils. Setelah keputusan ditarik, wali kota dapat mengarahkan dewan untuk melanjutkan proyek tersebut atau menolaknya.

Lebih jauh, wali kota juga diberi wewenang menerbitkan izin di muka (upfront permission) sehingga pengembang dapat langsung memulai pembangunan tanpa harus mengajukan permohonan perencanaan terlebih dahulu. Kebijakan ini dirancang memangkas birokrasi yang selama ini menjadi salah satu penghambat terbesar realisasi proyek perumahan.

Suara Lebih Besar dalam Pendanaan Perumahan Nasional

Perubahan tidak hanya menyentuh sisi perizinan. Para wali kota juga akan memperoleh suara yang lebih besar dalam penentuan pendanaan perumahan nasional. Artinya, keputusan mengenai alokasi anggaran pembangunan rumah di wilayah mereka tidak lagi sepenuhnya ditentukan dari pusat.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi perencanaan yang lebih luas di Inggris, yang selama bertahun-tahun menghadapi kritik karena proses perizinan yang lambat dan berbelit. Krisis perumahan yang berkepanjangan membuat pemerintah mendorong percepatan pembangunan rumah baru di berbagai kota besar.

Empat Kewenangan Utama Wali Kota

Secara ringkas, berikut empat kewenangan baru yang akan dimiliki para wali kota:

• Memanggil masuk keputusan perencanaan dari dewan lokal dan mengambil alih kendali atas proyek besar.
• Mengarahkan dewan untuk melanjutkan atau menolak proyek pembangunan.
• Menerbitkan izin awal agar pengembang langsung membangun tanpa proses pengajuan.
• Mendapatkan suara lebih besar dalam pendanaan perumahan nasional.

Urutan Peristiwa Kebijakan

Berikut urutan kronologis proses kebijakan yang disiapkan:

1. Pemerintah menyusun proposal pemberian kewenangan baru kepada wali kota.
2. Wali kota diberi hak memanggil masuk keputusan perencanaan dari dewan lokal.
3. Wali kota dapat mengarahkan dewan untuk meneruskan atau menolak proyek.
4. Wali kota bisa menerbitkan izin awal agar pembangunan langsung dimulai.
5. Proposal dipresentasikan pekan ini untuk ditetapkan menjadi kebijakan resmi.

Pro dan Kontra Reformasi Perencanaan

Pendukung kebijakan menilai langkah ini akan mempercepat pembangunan rumah di tengah krisis perumahan yang berkepanjangan. Dengan memangkas proses birokrasi, proyek yang sempat tertunda bertahun-tahun bisa langsung dieksekusi. Kecepatan menjadi kunci karena kebutuhan hunian di Inggris terus meningkat seiring pertumbuhan populasi perkotaan.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memicu perdebatan soal akuntabilitas demokratis. Pengalihan kewenangan dari dewan lokal yang dipilih warga kepada wali kota dinilai sebagian pihak akan mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya. Kekhawatiran lain muncul soal potensi proyek pembangunan yang mengabaikan aspirasi komunitas setempat.

"Ini langkah berani untuk memangkas birokrasi, tetapi harus diimbangi pengawasan yang ketat agar keputusan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan warga," demikian penilaian sejumlah pengamat kebijakan perumahan.

Hingga proposal dipresentasikan, dunia usaha dan kalangan pengembang menyambut positif rencana ini karena berpotensi memangkas waktu tunggu izin yang selama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun, hasil akhir kebijakan tetap bergantung pada bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dijalankan di lapangan.