Australia Terapkan Pembatasan Usia Medsos, Anak 16 Tahun Tetap Bisa Akses

CANBERRA — Pemerintah Australia resmi menerapkan aturan pembatasan usia media sosial yang terinspirasi dari model Indonesia. Namun, hasil evaluasi awal justru mengejutkan: aturan itu justru melahirkan celah lebar yang memungkinkan anak di bawah 16 tahun tetap mengakses berbagai platform digital tanpa hambatan berarti.

Kebijakan yang dikenal sebagai Social Media Minimum Age Act ini mulai berlaku pada Maret 2026 dan mewajibkan seluruh penyedia platform seperti TikTok, Instagram, Snapchat, dan YouTube untuk melakukan verifikasi usia pengguna. Tujuannya mulia: melindungi anak-anak dari konten berbahaya, kejahatan daring, dan dampak buruk terhadap kesehatan mental yang kian marak dilaporkan oleh otoritas keamanan siber Australia.

Namun, berdasarkan laporan terbaru eSafety Commissioner Australia yang dirilis pada Juni 2026, sebanyak 67% anak berusia 12 hingga 15 tahun masih dapat mengakses media sosial tanpa verifikasi identitas yang memadai. Bahkan, sebagian dari mereka hanya perlu mengganti tanggal lahir saat pendaftaran, menggunakan akun milik orang tua, atau memanfaatkan mode penjelajahan privat yang tidak tersentuh oleh mekanisme verifikasi.

Ketika “Aturan Indonesia” Diterapkan di Australia

Istilah “Aturan Indonesia” yang dimaksud di sini merujuk pada pendekatan regulatif pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan arahan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Regulasi itu mewajibkan platform digital untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk pembatasan usia minimum 13 tahun untuk membuat akun media sosial secara mandiri.

Australia sendiri mengamati model Indonesia karena dianggap lebih fleksibel dibandingkan pendekatan Eropa yang cenderung restriktif secara teknis. Akan tetapi, setelah diterapkan, Canberra justru menemukan fakta yang sama seperti yang terjadi di Jakarta: ketiadaan infrastruktur verifikasi identitas digital yang terintegrasi membuat aturan pembatasan usia sulit ditegakkan secara efektif.

“Kami mengambil banyak pelajaran dari Indonesia, tetapi kami juga menyadari bahwa jika hanya mengandalkan self-declaration saja, anak-anak akan selalu menemukan cara untuk mengakali sistem. Ini bukan soal kegagalan kebijakan, ini soal kesiapan teknologi dan ekosistem identitas digital,” ujar Michelle Rowland, Menteri Komunikasi Australia, dalam sidang dengar pendapat di Parlemen, awal pekan ini.

Celah Teknis dan Keterbatasan Verifikasi

Pada praktiknya, model verifikasi usia yang diterapkan di Australia dan Indonesia saat ini masih bertumpu pada dua pendekatan utama: pernyataan mandiri (self-declaration) oleh pengguna serta sistem estimasi usia berbasis kecerdasan buatan yang menganalisis pola perilaku, seperti kosakata yang digunakan atau jenis konten yang dikonsumsi. Keduanya memiliki akurasi terbatas dan mudah dimanipulasi.

Para peneliti dari University of Melbourne bahkan mendemonstrasikan bahwa anak usia 13 tahun dapat dengan mudah melewati sistem verifikasi AI hanya dengan meniru gaya penulisan orang dewasa. Sementara itu, opsi menggunakan identitas biometrik—seperti pemindaian wajah untuk estimasi usia—mendapat tentangan keras dari kelompok pegiat hak privasi dan perlindungan anak, karena dikhawatirkan akan membahayakan anonimitas pengguna yang rentan, seperti anak pencari suaka atau korban kekerasan domestik.

Komisioner Nasional Keselamatan Siber Australia, Julie Inman Grant, menyebut situasi ini sebagai “kegagalan implementasi yang terencana” dan mendesak pemerintah untuk segera merancang sistem verifikasi usia yang lebih kuat tanpa mengorbankan privasi.

Belajar dari Dinamika di Tanah Air

Di Indonesia, aturan batas usia minimal ini sebetulnya sudah berjalan sejak tahun 2020, namun hasilnya pun serupa. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2025 mencatat bahwa lebih dari 40% anak usia 10-12 tahun memiliki akun media sosial aktif dengan mencantumkan usia palsu. Pengamat menilai rendahnya literasi digital orang tua dan lemahnya penegakan sanksi kepada platform menjadi penyebab utama.

Ketua Lembaga Studi Digital dan Kebijakan Publik, Rangga Dwi Putra, mengatakan bahwa Australia sebenarnya mengulangi pola yang sama: regulasi berjalan di atas kertas, tetapi platform tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk menutup celah.

“Ini bukan persoalan siapa yang meniru siapa. Indonesia dan Australia sama-sama menghadapi dilema besar: bagaimana menegakkan batas usia di ruang digital tanpa menciptakan sistem pengawasan massal yang berbahaya. Jawabannya mungkin bukan pada pelarangan teknis, tetapi pada pendekatan edukasi dan tanggung jawab platform yang lebih ketat,” jelas Rangga.

Revisi Aturan dan Masa Depan Perlindungan Anak

Menanggapi temuan celah tersebut, pemerintah Australia kini tengah mempertimbangkan revisi aturan dalam kerangka Online Safety Act. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain:

• Tokenized Identity — sistem verifikasi menggunakan token digital yang dikeluarkan oleh pihak ketiga terpercaya (seperti bank atau lembaga pemerintah) tanpa mengungkapkan data pribadi asli kepada platform.
• Double-blind age estimation — teknologi yang menghitung usia pengguna secara lokal di perangkat pengguna, tanpa mengirimkan data mentah ke server platform.
• Parental consent gateway — mekanisme persetujuan orang tua berbasis aplikasi pendamping yang memanfaatkan identitas digital orang dewasa untuk mengizinkan akses anak.

Di sisi lain, Australia juga berencana memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam forum ASEAN Digital Ministers Meeting untuk menyelaraskan standar verifikasi usia dan berbagi praktik terbaik. Langkah ini dianggap penting agar celah regulasi tidak dimanfaatkan oleh pengguna lintas batas.

Implikasi Jangka Panjang

Fenomena celah aturan ini membawa implikasi serius bagi masa depan regulasi platform digital global. Jika dua negara yang sama-sama serius menerapkan aturan—Indonesia dengan pendekatan fleksibel dan Australia dengan pendekatan struktural—sama-sama tidak mampu menutup celah pada tahap awal, maka kemungkinan besar negara lain akan menghadapi hambatan serupa.

Para analis memperkirakan bahwa debat mengenai batas usia media sosial akan terus berlanjut hingga ditemukan teknologi verifikasi yang betul-betul aman, efisien, dan tidak mengkompromikan privasi pengguna. Sampai saat itu tiba, anak-anak di bawah 16 tahun di Australia dan di Indonesia diperkirakan akan terus menjadi “penumpang gelap” di platform yang seharusnya tidak mereka akses sendiri.

Peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa meniru kebijakan negara lain tanpa disertai pemahaman konteks teknis dan sosiokultural yang mendalam, bisa berujung pada hasil yang tak terduga—sebuah pelajaran berharga bagi setiap regulator di era digital yang terus bergerak tanpa henti.

[SOCIAL_FB]: Australia mencoba meniru model aturan Indonesia soal batas usia bermedia sosial. Tapi hasil awalnya sungguh di luar dugaan: alih-alih melindungi, aturan itu justru membuka celah baru yang memungkinkan anak-anak tetap mengakses TikTok, Instagram, dan Snapchat. Data resmi menunjukkan 67% anak usia 12-15 tahun bisa lolos verifikasi. Kini pemerintah Australia bersiap merevisi Undang-Undang Keamanan Daring sambil belajar dari pengalaman Indonesia. Apakah solusinya ada di teknologi tokenized ID atau cukup dengan edukasi orang tua? Simak selengkapnya di Apaberita.com. 📉 67% anak di bawah 16 tahun masih bisa akses platform tanpa verifikasi ketat. 🧩 Regulasi terinspirasi dari model Indonesia, tapi hasilnya serupa: anak tetap bisa akali sistem. 🛡️ Pemerintah rencanakan revisi, pertimbangkan tokenized identity hingga double-blind age estimation. 📎 Baca analisis lengkapnya di Apaberita.com