Apindo Minta Tunda Kebijakan Zero ODOL di Tengah Tekanan Ekonomi

Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi meminta pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan atau over dimension overload (ODOL) yang rencananya berlaku penuh pada 2023. Permintaan penundaan ini disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, menjelaskan bahwa sektor logistik dan transportasi barang menjadi salah satu industri yang paling terdampak selama masa pandemi. Banyak perusahaan angkutan yang mengalami penurunan pendapatan signifikan, sehingga penerapan aturan zero ODOL dinilai akan menambah beban operasional yang berat bagi pelaku usaha.

"Kami meminta pemerintah memberikan waktu tambahan sebelum kebijakan zero ODOL diterapkan secara menyeluruh. Banyak pengusaha angkutan yang belum pulih secara finansial sejak pandemi," ujar Hariyadi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Latar Belakang Kebijakan Zero ODOL

Kebijakan zero ODOL merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menertibkan kendaraan truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas dimensi dan beban yang telah ditentukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, serta menekan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat.

Selama bertahun-tahun, praktik ODOL menjadi permasalahan serius di Indonesia. Banyak truk yang mengangkut barang dengan tonase melebihi kapasitas, bahkan tidak jarang ditemukan truk yang dimensinya dimodifikasi secara ilegal untuk menambah volume muatan. Praktik ini dinilai sangat berbahaya karena meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalan tol dan tikungan tajam.

"Penerapan zero ODOL memang penting untuk keselamatan, namun harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak mematikan mata pencaharian puluhan ribu sopir truk dan pengusaha angkutan." — Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Apindo

Dampak Ekonomi Pandemi terhadap Industri Logistik

Sektor logistik nasional mengalami tekanan luar biasa sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan permintaan barang konsumsi, serta gangguan rantai pasok global membuat volume pengiriman barang menurun drastis.

Data dari berbagai asosiasi truk menunjukkan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen armada truk nasional sempat tidak beroperasi pada puncak pandemi. Banyak perusahaan angkutan yang harus merumahkan karyawannya, menjual armada dengan harga murah, atau bahkan gulung tikar karena tidak mampu menutupi biaya operasional.

Dengan kondisi tersebut, pengusaha menilai bahwa penerapan kebijakan zero ODOL yang ketat tanpa masa transisi yang memadai akan menjadi pukulan tambahan bagi industri yang sedang berusaha bangkit. Mereka khawatir bahwa banyak perusahaan kecil dan menengah di sektor angkutan yang tidak mampu melakukan peremajaan armada akan terpaksa berhenti beroperasi.

Tuntutan dan Alternatif yang Diajukan

Apindo mengajukan beberapa tuntutan konkret kepada pemerintah terkait implementasi kebijakan zero ODOL. Pertama, mereka meminta perpanjangan masa transisi paling sedikit hingga 2024 atau 2025. Kedua, pengusaha meminta pemerintah memberikan subsidi atau insentif fiskal untuk membantu pengusaha angkutan mengganti atau meremajakan armada lama mereka.

Selain itu, Apindo juga mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah bagi pengusaha kecil. Tanpa dukungan finansial, pengusaha menilai mustahil bagi ribuan pemilik truk tua untuk segera membeli armada baru yang sesuai standar.

• Perpanjangan masa transisi kebijakan zero ODOL hingga 2024-2025
• Subsidi dan insentif fiskal untuk peremajaan armada truk
• Fasilitas kredit dengan bunga rendah bagi pengusaha kecil
• Sosialisasi masif dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha

Di sisi lain, pihak Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa keselamatan jalan raya tetap menjadi prioritas utama. Mereka mencatat bahwa kecelakaan yang melibatkan truk ODOL menyumbang porsi signifikan dari total kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya. Kerusakan jalan akibat beban berlebih juga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah untuk perbaikan infrastruktur.

Respons Pemerintah dan Harapan ke Depan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan kajian mendalam terkait permintaan penundaan dari Apindo. Menteri Perhubungan menyatakan pemahaman terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi pengusaha, namun menekankan bahwa keselamatan publik tidak bisa dikompromikan.

Dialog antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan diharapkan dapat menemukan solusi terbaik yang menyeimbangkan aspek keselamatan, kelangsungan industri, dan kepentingan masyarakat luas. Beberapa opsi seperti pemberlakuan bertahap, zonasi penerapan, atau sistem insentif-disinsentif tengah dipertimbangkan dalam pembahasan.

Sementara itu, masyarakat pengguna jalan berharap agar pemerintah tetap tegas dalam menertibkan praktik ODOL yang berbahaya. Banyak kecelakaan fatal yang melibatkan truk kelebihan muatan telah merenggut nyawa pengguna jalan lainnya, sehingga penindakan tegas tetap dinantikan.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, nasib kebijakan zero ODOL pada akhirnya akan ditentukan melalui keputusan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang jelas, baik penundaan maupun penerapan ketat, keduanya memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara matang demi kepentingan nasional.