AHY Hadiri Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/2/2026). Kehadiran Menko AHY dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional sebagai fondasi transformasi ekonomi dan pelayanan publik.

Forum Strategis bagi Arah Kebijakan Infrastruktur Digital

Digital Infrastructure Summit 2026 diselenggarakan oleh Biru Muda Project dan mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pelaku industri telekomunikasi, hingga akademisi. Forum ini menjadi ruang konsolidasi gagasan mengenai penguatan konektivitas, pemerataan akses internet, serta kesiapan ekosistem digital menghadapi lonjakan kebutuhan data di masa mendatang.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan kewilayahan. Menurutnya, konektivitas yang merata menjadi prasyarat utama agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di kawasan perkotaan, melainkan turut menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Infrastruktur digital adalah tulang punggung daya saing bangsa. Tanpa konektivitas yang merata, pembangunan kewilayahan akan berjalan timpang," tegas AHY di hadapan peserta forum.

Pemerataan Akses dan Penguatan Konektivitas Nasional

Lebih lanjut, AHY menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan jaringan serat optik, perluasan cakupan menara pemancar, serta peningkatan kapasitas pusat data nasional. Langkah tersebut, ujarnya, merupakan bagian dari keputusan strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mengingat pembangunan infrastruktur digital melibatkan koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara di sektor telekomunikasi. Menurut AHY, Rapat Koordinasi antarkementerian akan terus dilakukan untuk memastikan target pembangunan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Dalam forum tersebut turut dibahas mengenai kesiapan infrastruktur digital menghadapi teknologi kecerdasan artifisial, komputasi awan, serta kebutuhan pusat data berkapasitas besar. AHY menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, sepanjang sejalan dengan regulasi dan kepentingan nasional.

"Kolaborasi antara pemerintah dan swasta adalah kunci. Namun, tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi harus tetap menjadi prioritas utama," ujarnya.

Dukungan terhadap Pembangunan Kewilayahan Berbasis Teknologi

Menko AHY menambahkan bahwa pembangunan kewilayahan berbasis teknologi akan memperkuat sistem logistik nasional, mempercepat layanan administrasi, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Ia menyebut sejumlah kawasan strategis yang menjadi prioritas pengembangan, termasuk wilayah Indonesia timur yang selama ini menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur dasar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital melalui perencanaan yang terukur, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional, setiap proyek infrastruktur digital wajib memenuhi standar mutu, keamanan siber, serta aspek keberlanjutan lingkungan.

Di akhir sesi, AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi program. Ia berharap forum seperti Digital Infrastructure Summit 2026 dapat menjadi wadah pertukaran gagasan yang konstruktif bagi kemajuan infrastruktur digital Indonesia.

"Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat fondasi digital bangsa, agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.