Baroto Bahas Harmonisasi Regulasi Usaha Bersama KADIN Indonesia

JAKARTA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) DKI Jakarta, Baroto, menggelar pertemuan strategis dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Menara KADIN, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan produktif ini membahas berbagai isu krusial terkait harmonisasi regulasi yang berdampak langsung pada iklim usaha dan investasi di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Baroto menekankan bahwa Kemenkum memiliki peran vital dalam menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami memahami bahwa regulasi yang tumpang tindih dan inkonsisten seringkali menjadi hambatan terbesar bagi pelaku usaha. Melalui dialog terbuka seperti ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh dunia usaha," ujar Baroto dalam sambutannya.

Agenda Utama Pertemuan

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini menyoroti beberapa agenda utama yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah percepatan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan usaha. KADIN Indonesia menyampaikan bahwa masih terdapat puluhan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi investor, baik domestik maupun asing.

Baroto merespons masukan tersebut dengan menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan program Reformasi Regulasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyederhanakan peraturan yang tidak lagi relevan atau menghambat. "Kami telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemetaan regulasi bermasalah. Dalam waktu dekat, kami akan mengumumkan daftar peraturan yang akan direvisi atau dicabut," tegasnya.

Dukungan KADIN terhadap Reformasi Hukum

Ketua Umum KADIN Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh Kemenkum DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa dunia usaha siap mendukung penuh agenda reformasi hukum yang dicanangkan pemerintah. "Kami melihat adanya kemauan politik yang kuat dari Kemenkum untuk memperbaiki ekosistem regulasi. KADIN akan berperan sebagai mitra strategis dalam menyediakan data dan masukan berbasis lapangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran," ungkapnya.

Selain harmonisasi regulasi, pertemuan ini juga membahas mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Baroto memaparkan sejumlah inovasi digital yang telah diterapkan oleh Kemenkum DKI Jakarta, antara lain sistem e-Apostille untuk legalisasi dokumen internasional dan SIAP PANDU (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum Terpadu) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara daring.

Para pengurus KADIN menyambut baik inovasi tersebut dan berharap agar implementasinya dapat diperluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga mengusulkan agar Kemenkum mengadakan program pelatihan dan sosialisasi rutin bagi pelaku UMKM terkait aspek hukum dalam berusaha, seperti hak kekayaan intelektual, legalitas usaha, dan penyelesaian sengketa bisnis.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk forum komunikasi berkala antara Kemenkum DKI Jakarta dan KADIN Indonesia. Forum ini diharapkan menjadi wadah permanen untuk membahas isu-isu hukum dan regulasi yang berkembang secara dinamis, sehingga respons kebijakan dapat diberikan secara cepat dan tepat. "Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni. Kami ingin memastikan bahwa setiap masukan dari dunia usaha ditindaklanjuti dengan aksi nyata," pungkas Baroto.